TELKOM

Profil Dekranas

Anggaran Dasar (AD)

 

 

ANGGARAN DASAR

DEWAN KERAJINAN NASIONAL INDONESIA

(DEKRANAS)

 

 

MUKADIMAH

 

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kreatifitas bangsa itu dalam mengolah potensi sumber daya yang dimilikinya dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Kreatifitas yang dimaksud bersumber dari akar budaya bangsa tersebut. Semakin besar keanekaragaman akar budaya suatu bangsa, akan semakin besar potensi kreatifitas yang terdapat pada bangsa itu, dan semakin besar pula potensinya untuk maju berkembang dalam persaingan global.

 

Indonesia memiliki aneka ragam suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, seni budaya dan bahasa yang khas, yang merupakan sumber untuk tumbuh dan berkembangnya kreatifitas. Salah satu cabang seni budaya yang tumbuh dan berkembang secara kreatif dan dinamis adalah seni kriya atau seni kerajinan. Produk seni kerajinan ini dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia selain menampilkan corak budaya yang khas, juga telah berperan secara nyata dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara luas.

 

Mengingat peranannya yang penting dan strategis, serta potensinya yang sangat besar untuk meningkatkan kreatifitas secara dinamis, maka seni kerajinan ini perlu digali, dilestarikan, dibina dan didorong pertumbuhan serta perkembangannya.

 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini para pemangku kepentingan seni kerajinan seluruh Indonesia yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi  yang bernama Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) dengan anggaran dasar sebagai berikut:

 

BAB  I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

 

Pasal 1

 

Organisasi ini bernama Dewan Kerajinan Nasional disingkat DEKRANAS yang merupakan wadah berhimpunnya segenap pemangku kepentingan seni kerajinan di Indonesia.

Pasal 2

 

DEKRANAS didirikan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1980 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

 

Pasal 3

 

(1)  DEKRANAS berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

(2)  DEKRANASDA dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.

 

 

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

 

Pasal 4

 

DEKRANAS berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Pasal 5

 

DEKRANAS bertujuan :

a.   Menggali, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya bangsa serta membina penemuan dan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas dalam rangka memperkokoh jati diri budaya bangsa.

b.   Menanamkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya seni kerajinan bagi kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia.

c.   Memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan perajin dan peminat dengan mendorong semangat kewirausahaan mereka.

d.   Memberikan masukan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan dan program dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kerajinan.

e.   Mempromosikan produk hasil kerajinan dalam rangka perluasan pangsa pasar di dalam dan di luar negeri.

 

Pasal 6

 

DEKRANAS berfungsi sebagai wadah bagi :

a.   Pembinaan seni kerajinan sebagai warisan budaya bangsa dengan nilai cita rasa dan perwujudan keanekaragaman etnik yang ada di Tanah Air serta memberikan kesempatan berusaha dan sumber pendapatan bagi masyarakat.

b.   Pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.

c.   Peningkatan kontribusi industri kerajinan dalam pembangunan nasional dan daerah serta peningkatan ekspor non-migas, khususnya ekspor produk kerajinan.

d.   Penyaluran aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi timbal-balik antar anggota dengan pemerintah, dan lembaga tinggi negara lainnya.

e.   Sarana untuk menghimpun potensi dari para pemangku kepentingan, bagi pengembangan produk kerajinan sebagai bagian dari seni dan budaya.

 

Pasal 7

 

Untuk mencapai tujuan seperti tersebut dalam Pasal 5, DEKRANAS melaksanakan program-program pokok sebagai berikut:

 

a.   Meningkatkan inovasi dan kreatifitas serta keterampilan di bidang seni kerajinan.

b.   Mengembangkan potensi industri kerajinan yang dapat menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membina masyarakat perajin menjadi masyarakat produktif.

c.   Meningkatkan kemampuan perajin dibidang produksi melalui pembinaan teknik produksi, peningkatan mutu dan desain produk serta manajemen produksi dan mendorong upaya pelestarian bahan baku.

d.   Membina, meningkatkan, mempromosikan dan memasarkan hasil kerajinan.

e.   Memfasilitasi perajin untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, merk, paten dan desain.

f.    Menciptakan kode etik keahlian dalam melaksanakan usaha di bidang kerajinan.

g.   Melestarikan dan mengembangkan warisan sejarah budaya yang berkaitan dengan seni kerajinan sebagai bagian budaya bangsa.

 

 

BAB III

KEANGGOTAAN

 

Pasal 8

 

(1)  Anggota DEKRANAS terdiri dari perorangan dan/atau organisasi yang mempunyai minat dan/atau kegiatan di bidang seni kerajinan.

 

(2)  Anggota DEKRANAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam anggaran rumah tangga.

 

 

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 

Pasal 9

 

Anggota DEKRANAS mempunyai hak:

a.   Mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan.

b.   Mendapatkan advokasi dan konsultasi di bidang pengembangan seni kerajinan.

 

Pasal 10

 

Anggota DEKRANAS mempunyai kewajiban:

a.   Memelihara nama baik dan kehormatan organisasi.

b.   Menaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan lainnya serta disiplin organisasi.

c.   Menaati dan melaksanakan segala kebijakan dan program yang ditetapkan.

d.   Menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi.

e.   Mengupayakan, memelihara dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan sesama anggota dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

 

 

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

 

Pasal 11

 

Susunan organisasi DEKRANAS sebagai berikut:

a.   Pembina terdiri dari pembina DEKRANAS dan pembina DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.

b.   Penasihat terdiri dari penasihat DEKRANAS dan penasihat DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.

c.   Pengurus terdiri dari pengurus DEKRANAS dan pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.

 

Pasal 12

 

(1)  Pembina DEKRANAS adalah isteri Presiden Republik Indonesia.

 

(2)  Dalam hal Presiden Republik Indonesia adalah perempuan, maka pembina dijabat oleh suami presiden.

 

(3)  Pembina DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota adalah gubernur, bupati dan walikota setempat.

 

(4)  Penasihat DEKRANAS adalah Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri  Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Badan Usaha  Milik Negara.

 

(5)  Penasihat DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota adalah sekretaris daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten, dan sekretaris daerah walikota.

 

(6)  Pengurus DEKRANAS dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua umum dibantu oleh 1 (satu) orang ketua harian, 1 (satu) orang sekretaris jenderal, 1 (satu) orang wakil sekretaris jenderal, 1 (satu) orang bendahara, dan 2 (dua) orang wakil bendahara, ketua sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dan koordinator bidang.

 

Pasal 13

 

(1)  Pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dibantu oleh 1 (satu) orang ketua harian, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, 1 (satu) orang wakil bendahara dan ketua bidang sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

 

(2)  Masa jabatan pengurus DEKRANAS dan DEKRANASDA berlaku untuk periode 5 (lima) tahun.

 

 

 

Pasal 14

 

(1)    DEKRANAS dan DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota memiliki hubungan yang bersifat  hierarkis.

 

(2)    Hubungan yang bersifat hierarkis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah terwujudnya harmonisasi kerja antara pusat dan daerah yang pelaksanaannya tidak terlepas dari hubungan koordinatif.

 

Pasal 15

 

(1)  Pembina DEKRANAS mempunyai tugas untuk mengarahkan pokok-pokok kebijakan umum DEKRANAS.

 

(2)  Pembina DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota mempunyai tugas mengarahkan pokok-pokok kebijakan umum DEKRANASDA.

 

(3)  Penasihat DEKRANAS mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan tugas pokok DEKRANAS.

 

(4)  Penasihat DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan tugas pokok DEKRANASDA.

 

(5)  Pengurus DEKRANAS mempunyai tugas melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja, dan tugas-tugas lain sesuai dengan tujuan dan fungsi DEKRANAS.

 

(6)  Pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan tugas-tugas lain sesuai dengan tujuan dan fungsi DEKRANASDA.

 

Pasal 16

 

(1)  DEKRANAS melaksanakan fungsi koordinasi dengan DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan kebijakan DEKRANAS dan DEKRANASDA.

 

(2)  DEKRANASDA provinsi melaksanakan fungsi koordinasi dengan DEKRANASDA kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan kebijakan DEKRANASDA.

 

Pasal 17

 

(1) Ketua umum DEKRANAS adalah isteri Wakil Presiden Republik Indonesia.

 

(2) Dalam hal Wakil Presiden Republik Indonesia adalah perempuan, maka ketua umum dijabat suami wakil presiden dan/atau ditunjuk oleh pembina DEKRANAS.

 

(3)        Dalam hal wakil presiden tidak memiliki isteri/suami, maka pembina menunjuk isteri salah satu menteri untuk menjadi ketua umum.

 

Pasal 18

 

Ketua harian adalah salah seorang isteri menteri dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Badan Usaha  Milik Negara yang termasuk dalam penasihat DEKRANAS yang ditunjuk oleh ketua umum DEKRANAS.

 

Pasal 19

 

Ketua bidang adalah isteri menteri dan/atau istri wakil menteri.

 

Pasal 20

 

(1)  Koordinator bidang adalah para pejabat eselon I (ex officio) dari kementerian yang termasuk dalam  penasihat DEKRANAS terdiri dari:

a.   Bidang program.

b.   Bidang pengembangan produk.

c.   Bidang pameran dan kerjasama luar negeri.

d.   Bidang humas dan publikasi.

e.   Bidang pengembangan usaha.

f.    Bidang promosi.

 

(2)  Sub bidang pengembangan produk sesuai dengan penggolongan bidang kerajinan pada UNESCO, yaitu:

a.   Kelompok Keramik/Tanah Liat.

b.   Kelompok Serat Alam.

c.   Kelompok Tekstil/Lembaran Kain.

d.   Kelompok Kayu-kayuan.

e.   Kelompok Batu-batuan.

f.    Kelompok Logam.

g.   Kelompok Material Alam Lain (maupun hasil olahan dari bahan alami)

 

(3)  Pada akhir periode kepemimpinan, ketua umum menyerahkan memori pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada ketua umum masa bakti berikutnya.

 

Pasal 21

 

(1)  Ketua DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota adalah isteri gubernur, isteri bupati dan isteri walikota.

 

(2)  Dalam hal gubernur, bupati dan walikota adalah seorang perempuan, maka ketua DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dijabat oleh suami kepala daerah bersangkutan dan/atau ditunjuk oleh pembina DEKRANASDA.

 

(3)  Dalam hal gubernur, bupati dan walikota tidak memiliki isteri/suami maka ketua DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dijabat oleh isteri wakil gubernur, bupati/walikota daerah yang bersangkutan dan/atau ditunjuk oleh pembina DEKRANASDA.

 

(4)  Ketua harian DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota adalah salah seorang dari kepala dinas yang menangani bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa serta instansi pemerintah lainnya yang terkait.

 

(5)  Ketua bidang adalah para kepala dinas (ex officio) yang menangani bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa serta instansi pemerintah lainnya yang terkait.

 

(6)  Pada akhir periode kepengurusan ketua DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota menyerahkan memori pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada ketua DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota masa bakti berikutnya.

 

Pasal 22

 

Pengurus DEKRANAS/DEKRANASDA berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan Keputusan Musyawarah Nasional DEKRANAS, peraturan perundang-undangan, serta disiplin organisasi.

 

 

Pasal 23

 

(1)  Pengurus DEKRANAS bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional DEKRANAS.

 

(2)  Pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota bertanggung jawab kepada Musyawarah DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota.

 

Pasal 24

 

(1)  Pengurus DEKRANAS dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional DEKRANAS;

 

(2)  Pengurus DEKRANAS ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri-Menteri Terkait, yang terdiri atas Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara; dan

 

(3)  Pengurus DEKRANAS dilantik oleh Ketua Umum DEKRANAS.

 

Pasal 25

 

(1)  Pengurus DEKRANASDA provinsi dikukuhkan dalam Musyawarah Daerah DEKRANASDA provinsi;

 

(2)  Pengurus DEKRANASDA provinsi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum DEKRANAS; dan

 

(3)  Pengurus DEKRANASDA provinsi dilantik oleh Ketua Umum DEKRANAS.

 

Pasal 26

 

(1)  Pengurus DEKRANASDA kabupaten/kota dikukuhkan dalam Musyawarah Daerah DEKRANASDA kabupaten/kota;

 

(2)  Pengurus DEKRANASDA kabupaten/kota disahkan dengan Keputusan Ketua DEKRANASDA provinsi; dan

 

(3)  Pengurus DEKRANASDA kabupaten/kota dilantik oleh Ketua DEKRANASDA provinsi.

 

Pasal 27

 

(1)  Pengurus DEKRANAS menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan tahunan berdasarkan program lima tahun yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

 

(2)  Pengurus DEKRANAS dapat membentuk lembaga atau unit kerja khusus untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat khusus, yaitu kegiatan yang sifatnya temporer/sementara.

 

Pasal 28

 

(1)  Pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota menyusun rencana kegiatan tahunan  berdasarkan program lima tahun yang ditetapkan dalam Musyawarah DEKRANASDA di provinsi, kabupaten/kota dengan memperhatikan program DEKRANAS.

 

(2)  Pengurus DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dapat membentuk lembaga atau unit kerja khusus untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat khusus, yaitu kegiatan yang sifatnya temporer/sementara.

 

 

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

 

Pasal 29

 

(1)  Musyawarah terdiri dari:

a. Musyawarah Nasional DEKRANAS.

b. Musyawarah Daerah DEKRANASDA provinsi.

c. Musyawarah Daerah DEKRANASDA kabupaten/kota.

 

(2)  Musyawarah Nasional DEKRANAS dan Musyawarah Daerah DEKRANASDA diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.

 

(3)  Musyawarah Nasional DEKRANAS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.

 

 

 

Pasal 30

 

(1)  Musyawarah Nasional DEKRANAS menetapkan:

a.   Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

b.   Kebijakan umum organisasi;

c.   Program kerja 5 (lima) tahun; dan

d.   Pengurus DEKRANAS.

 

(2)  Peserta musyawarah nasional DEKRANAS adalah pengurus DEKRANAS, dan pengurus DEKRANASDA provinsi yang persyaratannya akan ditentukan lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. 

 

Pasal 31

 

(1)  Musyawarah Daerah DEKRANASDA provinsi menetapkan:

a.   Program Kerja  5 (lima) Tahun Organisasi DEKRANASDA provinsi;

b.   Kebijakan Operasional Organisasi DEKRANASDA provinsi untuk 5 (lima) Tahun; dan

c.   Mengukuhkan pengurus DEKRANASDA provinsi.

(2)  Peserta Musyawarah Daerah DEKRANASDA provinsi  adalah pembina daerah, penasihat daerah, pengurus daerah DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota, utusan pengurus DEKRANAS,  utusan dari para pemangku kepentingan di provinsi setempat.

 

(3)  Musyawarah Daerah DEKRANASDA kabupaten/kota menetapkan:

a.   Program Kerja 5 (lima) Tahun Organisasi DEKRANASDA kabupaten/kota;

b.   Kebijakan Operasional Organisasi DEKRANASDA kabupaten/kota untuk 5 (lima) Tahun; dan

c.   Pengurus DEKRANASDA kabupaten/kota.

 

(4)  Peserta Musyawarah Daerah DEKRANASDA kabupaten/kota adalah pembina, penasihat, pengurus daerah DEKRANSDA kabupaten/kota, utusan pengurus DEKRANASDA provinsi,  utusan dari para pemangku kepentingan di kabupaten/kota setempat.

 

Pasal 32

 

(1)  Rapat DEKRANAS terdiri dari:

a.   Rapat Kerja Nasional;

b.   Rapat Pimpinan Paripurna; dan

c.   Rapat Pimpinan Harian.

 

(2)  Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.   Pembina;

b.   Penasihat;

c.   Pengurus; dan

d.   Pembina dan  pengurus daerah.

                                                                 

Pasal 33

 

(1)  Rapat DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota terdiri dari:

a.   Rapat Kerja Daerah provinsi, kabupaten/kota.

b.   Rapat Pimpinan Paripurna provinsi, kabupaten/kota.

c.   Rapat Pimpinan Harian provinsi, kabupaten/kota.

 

 

(2)  Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.   Pembina Dewan Kerajinan Nasional Daerah provinsi, kabupaten/kota.

b.   Penasihat Dewan Kerajinan Nasional Daerah provinsi, kabupaten/kota.

c.   Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah provinsi, kabupaten/kota.

 

Pasal 34

 

(1)  Musyawarah dan/atau rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 anggaran dasar ini sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah DEKRANASDA (provinsi untuk Musyawarah Nasional dan kabupaten/kota untuk Musyawarah Provinsi).

 

(2)  Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

 

(3)  Dalam hal musyawarah mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus disetujui 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

 

Pasal 35

 

(1)  Dalam hal jumlah peserta musyawarah dan atau rapat kerja belum memenuhi kuorum, maka musyawarah atau rapat ditunda untuk waktu paling sedikit 30 menit.

 

(2)  Apabila setelah selang waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah peserta musyawarah atau rapat kerja belum juga memenuhi kuorum, maka musyawarah atau rapat ditunda kembali untuk waktu paling sedikit 30 menit.

 

(3)  Dalam hal jumlah peserta musyawarah atau rapat belum juga memenuhi kuorum setelah selang waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka musyawarah tetap dapat diselenggarakan dan semua keputusan yang ditetapkan dianggap sah serta bersifat final dan mengikat.

 

BAB VII

KEUANGAN

 

Pasal 36

 

Keuangan DEKRANAS dan DEKRANASDA diperoleh dari bantuan/sumbangan dan pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB VIII

IKATAN HUKUM

 

Pasal 37

 

(1)  Ketua harian DEKRANAS atas persetujuan ketua umum dapat bertindak untuk dan atas nama DEKRANAS melakukan perikatan hukum dengan pihak ketiga.

 

(2)  Ketua harian DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota atas persetujuan ketua DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota dapat bertindak dan atas nama DEKRANASDA provinsi, kabupaten/kota melakukan perikatan hukum dengan pihak ke tiga. 

 

(3)  Rancangan perikatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh ketua umum pada rapat pimpinan harian DEKRANAS/DEKRANASDA guna dibahas sebelum ditandatangani.

 

Pasal 38

 

Ketua Umum DEKRANAS dapat mengubah dan/atau menunjuk dan mengangkat pengurus baru dan melaporkannya kepada menteri terkait.

 

 

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN DEKRANAS

 

Pasal 39

 

(1)  Dalam hal pembubaran dan perubahan anggaran dasar DEKRANAS dinyatakan sah apabila:

a.   Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta harus hadir; dan

b.   Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

 

(2)  Pembubaran DEKRANAS hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional DEKRANAS yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut,  dan harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.

 

(3)  Dalam hal DEKRANAS dibubarkan, maka kekayaan DEKRANAS diserahkan kepada badan/lembaga kemasyarakatan di Indonesia yang kegiatannya dibidang pelestarian dan pengembangan seni kerajinan.

 

 

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 40

 

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan organisasi.

 

Pasal 41

 

Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di    :           Jakarta

Tanggal            :           17 April 2010

 

 

SIDANG PLENO MUSYAWARAH NASIONAL

DEWAN KERAJINAN NASIONAL (DEKRANAS)